JOHN HUNTER AND THE QUEST FOR BERMUDA RICHES
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi membentuk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sebenarnya bukanlah hal baru. Kebijakan ini telah ada sejak tahun 1995 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Namun, tarif PPN yang dikenakan akan mengalami kenaikan dari 2,2% menjadi 2,4% pada tahun 2025.
Belanja di App banyak untungnya:
untuk mendapatkan koin atau lainnya
